PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.34/MEN/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :
  1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan observasi laut, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Riset dan Observasi Kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2009;
  2. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan observasi laut, dan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Riset dan Observasi Kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2009;
 Mengingat :
  1.  Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
  2. undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan llmu pengetahuan dan Teknologi;
  3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011
     
   MEMUTUSKAN :
 Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT.
     
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1
  1. Balai Penelitian dan Observasi Laut, yang selanjutnya disebut BPOL, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian dan observasi sumber daya laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan.
  2. BPOL dipimpin oleh seorang Kepala.
   Pasal 2
BPOL mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan observasi sumber daya laut.
   Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPOL menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
  2. Pelaksanaan penelitian dan observasi sumber dayalaut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim, serta pengkajian teknologi kelautan;
  3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian dan observasi;
  4. Pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan observasi; dan
  5. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
 
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
  1.  BPOL terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Seksi Tata Operasional;
    3. Seksi Pelayanan Teknis; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. Struktur organisasi BPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
  1.  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana.
  2. Seksi Tata Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.
  3. Seksi Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan observasi, serta perpustakaan.
 
BAB III
   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan BPOL mempunyai tugas melaksanakan:
  1. Penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut; dan
  2. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dankebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
  1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
  3. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
     
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BPOL serta dengan instansi lain di luar BPOL sesuai tugas masing-masing.
     
Pasal 9
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
     
Pasal 10
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
 
Pasal 11
Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 
Pasal 12
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 
Pasal 13
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
 
BAB V
ESELONISASI
Pasal 15
  1. Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
  2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
 
BAB VI
LOKASI
Pasal 16
BPOL berlokasi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
 
 BAB VII
 KETENTUAN LAIN
 Pasal 17
  1. BPOL dapat membentuk unit organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
  2. Unit organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang bertanggung jawab kepada Kepala.
 
 Pasal 18
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 
 BAB VIII
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2005 tentang Organisasidan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Kelautan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
Pasal 20
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
     
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
 Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd.

 

FADEL MUHAMMAD