Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru

Apabila kita memasukkan  penggalan kalimat “sampah kiriman di Pantai Kuta” pada mesin pencari seperti google, maka akan keluar ribuan hasil pencarian yang ditemukan.  Lebih lanjut, apabila diperinci berdasarkan tahun, hampir dapat ditemukan penggalan kata tersebut dalam indeks berita.  Karena seringnya, maka keberadaan sampah kiriman menjadi dapat dimaklumi sehingga prioritas penanganannya berdasarkan standar biasanya. Berkaca dari rentetan kejadian sebelumnya, perhatian terhadap sampah kiriman di Pantai Kuta mengalami fluktuasi. Sampah kiriman di Pantai Kuta berdasarkan catatan penulis mengalami eskalasi perhatian pada saat adanya pemberitaan dari Majalah Time pada edisi 1 April 2011  dengan artikel berjudul ‘Holidays in Hell: Bali’s ongoing Woes’ dengan penulis Andrew Marshall.

Semenjak pemberitaan tersebut, perhatian terhadap sampah kiriman di Pantai Kuta  meningkat, perhatian tidak hanya di lakukan oleh Pemda Badung sebagai pemilik otoritas, bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata pada saat itu langsung turun tangan. Saat ini menjelang periode keempat semenjak  pemberitaan Majalah Time, telah banyak upaya yang dilakukan diantaranya penambahan alokasi dana, peralatan dan personel.  Upaya tersebut cukup berhasil dalam mengurangi penumpukan sampah  di lapangan.  Namun demikian upaya tersebut dirasakan sebagai upaya “kuratif” dan bukan penyelesaian masalah pada sumbernya.  Diperlukan berbagai upaya untuk menghilangkan ataupun mengurangi permasalahan ini dengan pendekatan yang bisa dilakukan. Opini ini mencoba menguraikan tentang mekanisme keberadaan sampah kiriman di Pantai Kuta, sumber sampah, perubahan komposisi dan penyikapan masyarakat terhadap sampah kiriman serta upaya penanganan yang diperlukan. 

Apa dampak dari sampah laut?

Fenomena sampah yang didamparkan di pantai, tidak hanya terjadi di Pantai Kuta saja. Peristiwa ini juga banyak terjadi di perairan pantai indonesia lainnya.  Namun demikian perhatian dan dampak  terhadap peristiwa tersebut tidak semasif di Pantai Kuta. Hal ini dikarenakan Pantai Kuta merupakan Ikon pariwisata di Bali bahkan di Indonesia, sehingga gangguan terhadap Pantai Kuta akan berpengaruh terhadap dunia pariwisata. Secara umum sampah kiriman selain berdampak pada kebersihan pantai dan pesisir juga berdampak pada: 1) gangguan mobilitas hewan air, 2) perpindahan spesies yang tidak diinginkan, 3) gangguan pada laju fotosintesis pada tumbuhan air, 4) gangguan pada aktivitas nelayan, 5) menurunnya keselamatan pelayaran, seperti: lilitan pada kapal yang memungkinkan tejadinya kecelakaan, 4) menurunnya laju  perekonomian dan 5) menurunnya kesehatan manusia dan ekosistemnya seperti timbulnya penyakit pada penyelam, perenang dan pemanfaat pantai lain. Hasil penelitian yang dilakukan pada musim sampah kiriman 2011, mengindikasikan terjadinya pengurangan pendapatan pelaku usaha hingga 71% dan bertambahnya alokasi pengeluaran biaya kebersihan hingga 73% di Pantai Kuta. Kerugian ini belum termasuk pada turunnya persepsi wisatawan pada keindahan Pantai Kuta yang tidak ternilai harganya.  

Kenapa Sampah Kiriman Terjadi di Pantai Kuta?

Sampah di Pantai Kuta merupakan kejadian tahunan yang hampir terjadi secara periodik. Kejadian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah intensitas curah hujan, tiupan angin serta banyaknya sampah yang berada di daerah sumber sampah. Sampah pantai Kuta tidak hanya berasal dari pantai kuta saja. Model trajektori partikel (model pelacakan asal partikel) telah dilakukan dalam mengidentifikasi asal sampah Pantai Kuta1). Sampah kiriman merupakan sampah yang berasal dari daratan disebelah barat Pantai Kuta yang  dihanyutkan melalui sungai ke Selat Bali untuk selanjutnya melalui bantuan angin dan arus didamparkan ke Pantai Kuta. Semakin dekat ke Pantai Kuta semakin besar persentase sumbangannya, hampir dapat dinyatakan bahwa tidak didapatkan sampah yang berasal dari pulau Jawa pada musim barat 2011. Sampah yang ada di daratan, khususnya yang berada disekitar DAS Selat Bali akan tetap berada di posisinya ataupun terperangkap dalam daerah-daerah tergenang disekitar aliran sungai.  Sampah  tersebut akan menjadi sampah di Selat Bali pada saat terjadinya hujan besar.  Pada saat musim hujan (musim barat) , pola arus di Selat Bali bergerak dari barat menuju timur dengan  membawa massa air dan sampah yang menyertainya.   Sebagian sampah akan didamparkan di bibir pantai di sepanjang Selat Bali dan sebagian lainnya bergerak mengikuti arus. Pergerakan arus menuju timur akan berputar saat sampai ke  cekungan Pantai Kuta hingga Tanjung  Benoa.  Kondisi ini berdampak pada massa air dan sampah yang terbawa berbalik dan berkumpul di sekitar pantai terutama di sekitar Pantai Kuta. Hasil permodelan diperkuat oleh keberadaan sampah pepohonan seperti bongkahan akar pohon, tebangan kayu dan serasahnya di Pantai Kuta.  Jenis Sampah ini bukan merupakan produk lokal di sekitar Pantai Kuta. Persentasi sampah organik  dibandingkan dengan sampah plastik memiliki kecenderungan yang menurun dari waktu ke waktu pada saat periode blooming sampah2). 

 

Sampah yang masuk ke perairan Selat Bali dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu: 1) sampah yang sengaja dibuang ke sungai; 2) sampah yang terhanyut ke sungai karena tidak sempurnanya penanganan sampah (open dumping); 3) sampah yang tidak tertangani karena keterbatasan sarana; dan 4) sampah  alami yang memang tidak memungkinkan untuk ditangani seperti sampah dari hutan dan perkebunan.

Perubahan  komposisi sampah dari tahun ke tahun

Kejadian melimpahnya sampah di Pantai Kuta merupakan peristiwa yang telah lama terjadi.  Perubahan penyikapan terhadap peristiwa ini seiring dengan perkembangan pariwisata di pantai kuta.  Pada saat pariwisata belum berkembang, melimpahnya sampah merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat disekitarnya. Mereka memanfaatkan sampah-sampah berupa kayu gelondongan sebagai bahan bangunan.  Seiring dengan berjalannya waktu, dimana pariwisata mensyaratkan lingkungan yang bersih dari sampah, sampah kiriman menjadi momok yang menakutkan bagi sektor pariwisata.  Dilihat dari komposisinya,  sampah kiriman di Pantai kuta, dapat dijadikan parameter bagi masyarakat yang bermukim di daerah sumber sampah yang ada.  Jenis sampah yang didaratkan,  secara berangsur-angsur bergeser dari sampah yang pada awalnya didominasi oleh sampah-sampah organik berupa gelondongan kayu dan material organik lainnya, secara perlahan bergeser pada sampah-sampah non organik berupa sampah plastik.  Kejadian ini mengindikasikan bahwa perubahan struktur pemanfaatan bahan–bahan non organik (plastik, gelas, poliethilen dll)  cenderung meningkat di masyarakat.  Dari sisi tutupan lahan, kondisi  berkurangnya kayu gelondongan yang didamparkan di Pantai Kuta  dapat bermakna  1) berkurangnya ilegal loging  2) habisnya stock kayu yang ada di hutan 3) Tingkat erosi yang cukup tinggi yang mampu menghanyutkan berbagai kayu-kayuan dari daratan ke Laut. Peningkatan sampah perairan dapat berasal dari aktivitas di daratan maupun aktivitas di laut. Sumber dari daratan diantaranya adalah kegiatan domestik, industri dan pertanian yang dibuang  ke sungai dan dihanyutkan ke kawasan pesisir.  Sumber yang berbasiskan lautan misalnya buangan sampah dari aktivitas transportasi maupun penangkapan ikan di sekitar selat Bali.

Bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan?

Peristiwa ini menyadarkan kepada kita bahwa pengelolaan  suatu kawasan tidak cukup hanya dilakukan pada satu areal saja. Namun juga membutuhkan penanganan yang holistik dengan daerah-daerah lain disekitar pantai kuta. Pemecahan  permasalahan sampah di Pantai Kuta membutuhkan keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Selat Bali yang sebagian daerahnya merupakan kontributor sampah di Pantai Kuta. Kondisi tercemarnya Pantai Kuta oleh sampah  dapat dicegah dengan berbagai upaya diantaranya adalah dengan mengurangi fraksi limpasan sampah yang masuk ke badan sungai.  Pengurangan fraksi limpasan sampah ke badan perairan dapat dilakukan misalnya dengan cara peningkatan kapasitas pengangkutan, peningkatan pengolahan sampah, pembuatan dam penyaring sampah sebelum masuk ke perairan sehingga sampah yang masuk ke badan perairan akan semakin kecil.  Disamping itu juga  perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat agar dapat mengelola sampah yang diproduksinya untuk kegiatan lain yang dapat mengurangi beban pencemaran sampah pada Perairan Selat Bali.  Penyaringan sampah di sungai merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam upaya mengurangi beban pencemar sampah.  Penyaringan sampah tidak hanya dilakukan di daerah Provinsi Bali saja, namun juga sungai-sungai di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan dari hasil pemodelan dan analisis sampah yang ada, sampah yang terdampar di Pantai Kuta dan sekitarnya juga kemungkinan berasal dari daerah di Jawa walaupun secara tidak langsung. Pembuatan penyaring sampah membutuhkan kajian yang lebih mendalam dikarenakan alternatif ini membutuhkan   biaya  dan operasional yang cukup besar  dan berpeluang menimbulkan dampak  lainnya. Program pegelolaan sampah terpadu merupakan salah satu program yang membutuhkan pembiayaan yang berasal dari investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Program tersebut bertujuan untuk mereduksi sampah masuk kedalam perairan dengan melibatkan lintas batas administrsi dan lintas sektoral. Program pengelolaan sampah terpadu meliputi koordinasi dan kerjasama program serta pendanaan  antara pemerintah daerah di DAS Selat Bali. Diharapkan dengan meningkatnya program pengelolaan sampah terpadu akan berdampak pada pengurangan kelimpahan sampah Selat Bali.  Salah satu bentuk program yang dapat diadopsi adalah dengan mengoptimalkan kinerja perangkap sampah di muara-muara sungai sebagaimana penggunaan perangkap sampah (Mangrove Bin) yang dikembangkan oleh    Conservation International - Indonesia yang bekerjasama dengan balai Riset dan Observasi laut.

 

Koordinasi antar daerah dapat dijadikan sebagai sebuah langkah awal bagi pengelolaan sampah Pantai Kuta.  Koordinasi ini merupakan bentuk penyamaan persepsi bahwasanya permasalahan sampah Pantai Kuta tidak hanya permasalahan Kabupaten Badung saja, namun juga perlu dukungan terutama beberapa kabupaten di DAS Selat Bali. Bentuk partisipasi aktif pemerintah daerah lainnya adalah melalui pembuatan dan atau implementasi Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan sangsi-sangsi pembuangan sampah ke Sungai. Kerjasama antar daerah melalui mekanisme pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan pemerintah kabupaten atau kota di DAS Selat Bali. Intervensi ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah lautan di perairan Selat Bali, salah satu mekanisme kerjasama yang dilakukan adalah dalam pendanaan. Subsidi pendanaan dilakukan dengan pembayaran oleh daerah yang mendapatkan manfaat (Kabupaten Badung) kepada kabupaten lainnya di DAS Selat Bali yang telah berusaha menjaga lingkungannya dengan cara mengurangi sampah yang menuju laut.  Mekanisme ini biasa dikenal dengan payments for environmental Services (PES). Namun demikian dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk dapat dihasilkan formulasi pendanaan yang saling menguntungkan antar berbagai kepentingan. Volume sampah yang terdampar di Pantai Kuta akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.  Sebagai kabupaten/kota yang sebagian daerahnya merupakan kontributor sampah ke Pantai Kuta, pemerintah daerah di DAS Selat Bali agar dapat  berpartisipasi aktif dalam mengurangi sampah yang berpeluang masuk ke perairan Selat Bali. Bentuk partisipasi aktif yang dapat dilakukan melalui pembuatan dan atau implementasi peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan sangsi-sangsi pembuangan sampah ke sungai. Sebagai daerah yang mencakup dua provinsi, pengelolaan sampah DAS Selat Bali diharapkan dapat melibatkan kedua unsur pemerintahan baik Provinsi Bali maupun Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan berbagai sektor.

 

Penulis : Dr. Agung Yunanto, M. Si

Agenda Kegiatan

No events found
No events found

Twitter @kkpgoid

Frequently Asked Questions

Layanan Publik BPOL

Kegiatan Penelitian BPOL

Publikasi BPOL

Perpustakaan Online BPOL

Stop Korupsi

Whistleblowing System

INDESO Project

SEACORM