Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru

Dok. Biro Humas dan Kerja Sama LN KKP

Jakarta (21/05). Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) selenggarakan Forum Komunikasi Kehumasan tahun 2019 dengan tema "Manajemen Kehumasan dalam Era Keterbukaan Informasi Publik di KKP" pada Selasa, (21/05) di Gedung Mina Bahari IV lantai 15. Acara dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta yang merupakan pejabat strukural dan fungsional kehumasan serta agen perubahan seluruh Unit Pelaksana Teknis KKP. Dari Balai Riset dan Observasi Laut, turut hadir sebagai peserta Rochma Widia Lestari, M.Si., Pranata Humas Pertama.

Acara dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Dr. Aryo Hanggono. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan arahan dari Sekretaris Jenderal KKP, Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc., mengenai pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Permen KP No. 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan KKP. “Di era 4.0 ini, dua kata kunci yang harus kita perhatikan adalah big data dan infrastructure. Jadi menguasai informasi sangatlah penting. Untuk itu, program kehumasan harus menjadi kegiatan prioritas KKP, kalo perlu dapat dimasukkan dalam IKU masing – masing satuan kerja. Humas KKP harus menjadi role model untuk komunikasi digital melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing – masing UPT”, tambahnya.

Dalam sesi panelis turut hadir beberapa narasumber sesuai dengan bidang kepakarannya, yaitu :

  1. Drs. Selamatta Sembiring, M.Si. (Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika) dengan paparan Strategi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Menyongsong Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Gede Narayana (Ketua Komisi Informasi Pusat) dengan paparan Keterbukaan Informasi Publik di Era 4.0;
  3. Ir. Jayeng Catur Purewanto, M.M. (Inspektur III, Inspektorat Jenderal KKP) dengan paparan Peran Agen Perubahan KKP di Era Keterbukaan Informasi; serta,
  4. Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si. (Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP) dengan paparan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan KKP.

Dari acara ini terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi komitmen dan acuan bersama yaitu: 

  1. Setiap unit kerja akan mengimplementasikan Permen KP No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
  2. Pengelola kehumasan di lingkup KKP harus mempersiapkan dan beradaptasi dengan perkembangan komunikasi digital pada era industri 4.0 yang dapat mendorong implementasi keterbukaan publik di lingkungan KKP yang prima;
  3. Para pejabat dan pelaksana kehumasan di lingkup KKP bersama-sama menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara transparan dan akuntabel demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
  4. Setiap pejabat di unit kerja KKP diharapkan turut memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pegawai dalam mengakses setiap data dan informasi kelautan dan perikanan yang ada di setiap unit eselon I lingkup KKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Setiap humas di unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis wajib menyediakan data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
  6. Unit kerja eselon I akan membentuk kelembagaan (perangkat) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungannya sebagai amanat Permen KP no 4/2019;
  7. PPID di lingkungan KKP berkomitmen untuk melakukan pembaharuan data dan informasi secara periodik sebagai database PPID KKP;
  8. Setiap agen perubahan di lingkup KKP berperan aktif dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih; serta,
  9. Merekomendasikan dan mempertimbangkan kembali peran dan fungsi PPID berada di bawah Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin).

 

Materi Forum Komunikasi Kehumasan 2019 dapat diunduh disini

 

Agenda Kegiatan

Penghargaan Pegawai

Twitter @kkpgoid

Frequently Asked Questions

Layanan Publik BPOL

Kegiatan Penelitian BPOL

Publikasi BPOL

Perpustakaan Online BPOL

Stop Korupsi

Whistleblowing System

INDESO Project

SEACORM