Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru

Jakarta (04/10). Masyarakat pesisir dari sepuluh kawasan mangrove di Indonesia beserta perwakilan beberapa kementerian dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan nasional berkumpul untuk mendiskusikan isu kunci restorasi mangrove berbasis masyarakat dan memberikan rekomendasi peta jalan aksi mitigasi dan adaptasi untuk restorasi mangrove. Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam lokakarya bertajuk “Identifikasi Faktor Kunci Sukses dan Keekonomian Restorasi Mangrove Berbasis Masyarakat” di Tangerang, Banten. Lokakarya yang berlangsung selama dua hari ini diprakarsai oleh World Resources International (WRI) Indonesia, lembaga penelitian independen yang berfokus pada upaya pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi peta jalan aksi berisi antara lain peningkatan upaya penyadartahuan akan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi mangrove, termasuk dalam aspek pengurangan bencana alam dan iklim serta potensi terkait pasar karbon biru (blue carbon); penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah melalui revitalisasi Kelompok Kerja Mangrove Nasional dan Daerah yang juga melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi; konsolidasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk mengakselerasi perlindungan dan restorasi mangrove ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah; pengembangan model bisnis alternatif yang tepat dan ramah lingkungan guna menghindari degradasi mangrove lebih lanjut; penyusunan sistem informasi restorasi mangrove secara komprehensif, serta pembuatan jejaring nasional pegiat mangrove atau local champions dari berbagai daerah. Berbagai rekomendasi tersebut menjadi masukan untuk merinci dan mengarusutamakan Kerangka Strategi Karbon Biru Indonesia atau Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF).

“Kerangka Strategi Karbon Biru Indonesia akan memuat berbagai elemen kunci percepatan investasi restorasi dan konservasi mangrove berkelanjutan mulai dari segi kelembagaan dan kebijakan, riset ilmiah, peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak sosial dan ekonomi mangrove, hingga identifikasi model pendanaan yang efektif untuk mengimplementasikan IBCSF,” ujar Dr. Tony Wagey, Direktur Eksekutif Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF). 

“Rekomendasi tersebut sangat penting mengingat signifikansi peran ekosistem mangrove dalam upaya global menurunkan gas rumah kaca dengan fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan untuk menyimpan serta menangkap karbon (carbon storage and sequestration). Tak hanya itu, ekosistem mangrove juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomis, antara lain sebagai pencegah intrusi air laut ke darat dan sebagai daerah pemijahan ikan (fish nursery ground).” ujar Dr. I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Riset dan Observasi Laut (BROL) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tantangan di Lapangan

Rekomendasi kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam lokakarya ini dirumuskan setelah memetakan tantangan yang dihadapi para pegiat mangrove di daerah mereka masing-masing, mengidentifikasi faktor kunci sukses, dan mendiskusikan perekonomian masyarakat berbasis mangrove. Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove Angke Kapuk. Meskipun pemerintah, LSM, pihak swasta, dan masyarakat umum telah melakukan upaya restorasi mangrove, nyatanya masih ada beberapa masalah kunci yang belum terselesaikan. Misalnya, pemahaman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove terhadap ekosistem mangrove relatif masih rendah sehingga mereka belum memandang mangrove sebagai ekosistem yang perlu dijaga dan dipulihkan. Isu penguasaan tenurial juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperjelas sebelum melakukan upaya restorasi mangrove, terutama jika masyarakat setempat memiliki ketergantungan ekonomi tinggi pada kawasan yang akan direstorasi. Selain melakukan penegakan hukum yang tegas, terutama di kawasan milik negara, aspek kemanusiaan juga tidak boleh dilupakan dalam pengambilan kebijakan. Peranan pemangku kepentingan di tingkat tapak pun tidak kalah penting dalam upaya restorasi dan konservasi mangrove. Akan tetapi, masih ada permasalahan sumber daya manusia di tingkat daerah baik, misalnya dari segi keterbatasan kapasitas dan pengetahuan teknis. Keterbatasan pendanaan, misalnya karena tingginya biaya restorasi di beberapa lokasi, juga menjadi hal krusial, sehingga perlu dipetakan potensi pendanaan alternatif. 

Langkah Selanjutnya

Rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove serta menjadi acuan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional. “Selain menjadi masukan bagi pengembangan Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF), rekomendasi ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan berbagai Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (RAN KKI), Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB), serta pemutakhiran Nationally Determined Contribution (NDC). WRI Indonesia berharap lokakarya ini mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat upaya kolektif restorasi mangrove Indonesia,” ujar Dr. Satrio Adi Wicaksono, Manajer Inisiatif Laut Berkelanjutan WRI Indonesia. 

 

Sumber: Siaran Pers Lokakarya Mangrove [unduh dokumen]

 

Agenda Kegiatan

Penghargaan Pegawai

Twitter @kkpgoid

Frequently Asked Questions

Layanan Publik BPOL

Kegiatan Penelitian BPOL

Publikasi BPOL

Perpustakaan Online BPOL

Stop Korupsi

Whistleblowing System

INDESO Project

SEACORM