Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang

Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru

Jembrana (30/08). Dalam konteks kedaulatan Negara Republik Indonesia, masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di perairan Indonesia merupakan suatu ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan Indonesia, khususnya keamanan laut nusantara. Kegiatan IUU Fishing sulit untuk dipetakan dan ditera tingkatannya. Komitmen Indonesia dalam memerangi IUU Fishing sangat besar. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa negara Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan IUU Fishing. Pada era kepemimpinan Ibu Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan permasalahan IUU Fishing sebagai prioritas utama sehingga upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing dilakukan secara terpadu, komprehensif dan konsisten.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat terobosan dalam memerangi pelaku IUU Fishing dan menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Terobosan dan strategi tersebut adalah dengan cara pemutakhiran atau modernisasi peralatan-peralatan pengawasan beserta infrastruktur pendukungnya di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengawasan secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam melakukan pengawasan diperlukan solusi terintegrasi dengan menggabungkan beberapa teknologi Monitoring, Control and Surveillance (MCS) agar operasi IUU Fishing dapat dilakukan secara optimal. Langkah strategis dengan membangun sarana pengawasan secara komprehensif melalui pemanfaatan data satelit radar merupakan jawaban atas tantangan dalam rangka pemberantasan IUU Fishing di laut Nusantara. Integrasi antara Vessel Monitoring Systems (VMS) dengan satelit radar memberikan hasil yang lebih baik, dimana dapat diketahui keberadaan kapal yang tidak terpantau oleh Sistem VMS. Sehingga dapat dilakukan tindakan terhadap kapal-kapal perikanan yang tidak mengaktifkan transmiter VMSnya, akan tetapi terpantau oleh satelit radar.

Kepala BRSDM KP, Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA menyatakan bahwa pemberantasan IUU fishing merupakan aksi nyata dari misi KKP berupa Kedaulatan (Sovereignty) dengan mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Pelanggaran-pelanggaran IUU Fishing yang terjadi di Indonesia terutama dilakukan oleh Kapal Ikan Asing yang berasal dari berbagai negara diantaranya Thailand, Vietnam, China, Filipina dan Malaysia.

Stasiun bumi radar satelit yang berlokasi di Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Bali, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Pusat Riset Kelautan, BRSDM KP, KKP merupakan satu-satunya stasiun bumi diIndonesia yang dapat menerima downlink langsung data RADARSAT-2 dan COSMO-SKYMED. Proses downlink data radar tersebut memungkinkan keberadaan kapal-kapal pelaku IUUF diketahui secara real-time, sehingga informasi tersebut segera dapat ditindaklanjuti dengan upaya penangkapan. Pengaktifan stasiun bumi ini menjadi momentum sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulautan NKRI. Aplikasi pemanfaatan data radar untuk IUU Fishing (maritime) yang dikembangkan oleh KKP merupakan satu-satunya yang ada di Asia. Keberadaan data satelit radar ini dapat dimanfatkan secara langsung oleh Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - KKP, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), BAKAMLA, TNI AL, Bea Cukai, dan POLAIRUD – POLRI.

 

Informasi lebih lanjut :

Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc (Kepala BROL)

Hp. +62 81319022210

 

Agenda Kegiatan

Penghargaan Pegawai

Twitter @kkpgoid

Frequently Asked Questions

Layanan Publik BPOL

Kegiatan Penelitian BPOL

Publikasi BPOL

Perpustakaan Online BPOL

Stop Korupsi

Whistleblowing System

INDESO Project

SEACORM